BJ.com- Rusia menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, yang memicu kemarahan dari tokoh-tokoh oposisi.
Keputusan ini menandai tonggak penting bagi Taliban, hampir empat tahun setelah mereka menyerbu Kabul dan mengambil alih kekuasaan.
Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi mengatakan ia berharap hal ini akan menjadi contoh bagi negara-negara lain, yang enggan mengakui rezim yang menerapkan hukum Syariah disertai pembatasan keras terhadap perempuan dan anak perempuan.
Pihak lain mengecam tindakan tersebut, seperti yang dikatakan oleh mantan politikus Afghanistan, Fawzia Koofi, “setiap tindakan yang dilakukan oleh negara mana pun untuk menormalisasi hubungan dengan Taliban tidak akan mendatangkan perdamaian, tetapi akan melegitimasi impunitas”.
Koofi melanjutkan dengan memperingatkan “langkah-langkah seperti itu berisiko membahayakan tidak hanya rakyat Afghanistan, tetapi juga keamanan global”.
Sementara itu, Jaringan Partisipasi Politik Perempuan Afghanistan mengatakan hal itu melegitimasi “sebuah rezim yang otoriter, anti-perempuan, dan secara aktif menghancurkan hak-hak sipil dasar”.
Pemerintah Taliban sebelumnya mengatakan pihaknya menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasi mereka terhadap budaya Afghanistan dan hukum Islam.
Namun sejak 2021, anak perempuan di atas usia 12 tahun dilarang mengenyam pendidikan, dan banyak pekerjaan bagi perempuan. Ada pula pembatasan sejauh mana perempuan dapat bepergian tanpa pendamping laki-laki, dan peraturan yang melarang mereka bersuara di depan umum.
Menteri Luar Negeri Muttaqi mengatakan pengakuan Moskow, yang datang pada hari Kamis, merupakan “babak baru hubungan positif, saling menghormati, dan keterlibatan konstruktif”, dan menggambarkan keputusan tersebut sebagai “berani”, dikutip dari BBC, Jumat (4/7/2025).
Kementerian luar negeri Rusia mengatakan pihaknya melihat potensi kerja sama “komersial dan ekonomi” dalam “energi, transportasi, pertanian, dan infrastruktur”, dan akan terus membantu Kabul untuk memerangi ancaman terorisme dan perdagangan narkoba.
Anggota Taliban peringati tiga tahun jatuhnya Kabul pada tahun 2024
Rusia adalah salah satu dari sedikit negara yang tidak menutup kedutaan besarnya di Afganistan pada tahun 2021 – ketika Taliban menguasai Afganistan menyusul penarikan pasukan AS.
Negara ini juga menjadi yang pertama menandatangani kesepakatan ekonomi internasional dengan Taliban pada tahun 2022, di mana mereka setuju untuk memasok minyak, gas, dan gandum ke Afghanistan.
Taliban dihapus dari daftar organisasi teroris Rusia pada bulan April tahun ini.
Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyebut Taliban sebagai “sekutu” dalam memerangi terorisme pada bulan Juli tahun lalu. Perwakilan Taliban telah mengunjungi Moskow untuk melakukan pembicaraan sejak awal tahun 2018.
Namun, kedua negara memiliki sejarah yang rumit. Uni Soviet – yang meliputi Rusia – menginvasi Afghanistan pada tahun 1979 dan terlibat dalam perang selama sembilan tahun yang mengakibatkan 15.000 personel tewas.
Keputusan mereka untuk mendirikan pemerintahan yang didukung Soviet di Kabul mengubah Soviet menjadi negara paria internasional, dan akhirnya menyebabkan penarikan pasukan mereka pada bulan Februari 1989. (new)
